JAKARTA – Konsolidasikan capaian program tahun 2023 dan rencana program tahun 2024, Pimpinan Harian PP ‘Aisyiyah Kantor Jakarta dan Anggota Pimpinan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP ‘Aisyiyah laksanakan rapat koordinasi pada Kamis (1/2/24).

Ketua PP ‘Aisyiyah yang membidangi LLHPB, Masyitoh Chusnan, dalam sambutannya menyebutkan bawa di pertemuan itu LLHPB diminta memaparkan program umum selama 5 tahun, apa saja yang menjadi program unggulan, dan bagaimana capaian program berjalan.  “Dari hasil yang sudah dipaparkan nanti, kita akan ada masukan dan evaluasi, serta memetakan agar pada tahun 2024 mana kegiatan yang bisa bersinergi yang lintas majelis dan lembaga,” ujarnya.

Ketua LLHPB PP ‘Aisyiyah, Rahmawati Husein, menjelaskan program masing-masing divisi baik divisi lingkungan dan divisi penanggulangan bencana, serta program unggulan dan program sinergi, sebagaimana tertera di dalam Tanfidz Keputusan Hasil Rakernas LLHPB tahun 2023.  “Di tahun 2024 ini kami merencanakan 2 program sinergi. Yang pertama, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) PAUD-TK yang nanti akan bersinergi dengan Majelis PAUDASMEN PP ‘Aisyiyah,” katanya. “Dan yang kedua, Qaryah Thayyibah ‘Aisyiyah Tangguh Bencana (Qitana) dan Perubahan Iklim, dengan membangun 2 model di tingkat desa, yang akan disinergikan dengan Majelis Tabligh, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) PP ‘Aisyiyah,” jelasnya lagi. 

 

Pada kesempatan ini, Rohimi Zamzam, Ketua PP ‘Aisyiyah yang membidangi Majelis PAUDASMEN, memberikan masukan agar di program sinergi SPAB nanti perlu didorong agar unsur ketahanan terhadap bencana dimasukkan baik dalam proses formal dan non formalnya. “Kita pernah susun kategori sekolah PAUD yang berkemajuan salah satu indikatornya dia harus ramah lingkungan, dan masuk ke dalam kurikulum. Sehingga ketika diimplementasikan di daerah, jika sudah jadi kurikulum, maka afektif, kognitif, dan psikomotoriknya jadi satu kesatuan,” ungkapnya.

Sedangkan Atiyatul Ulya, Sekretaris PP ‘Aisyiyah, memberikan saran agar program yang sudah dirancang perlu dipikirkan agar gerakannya tidak hanya sampai di tataran konsep saja. “Gerakan pengurangan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah ini penting untuk bisa digerakkan sampai ke cabang dan ranting ‘Aisyiyah, karena hal ini menjadi problem semua umat di bumi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bendahara PP ‘Aisyiyah, Rita Pranawati, menyarankan pentingnya mempublikasikan kegiatan ‘Aisyiyah melalui narasi pemberitaan, membuat video pendek, flyer, dan sebagainya. “Isu krisis iklim dan pengurangan risiko bencana sangat bagus dan penting ada kampanye dari ‘Aisyiyah di media, sekecil apapun gerakan yang dilakukan oleh wilayah dan daerah bisa kita kampanyekan. Sehingga ke depan ‘Aisyiyah bisa punya media branding, bahwa kita sudah melakukan banyak hal yang luar biasa,” jelasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor PP ‘Aisyiyah Jl. Gandaria 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, dihadiri 18 orang, yang terdiri dari 4 orang Pimpinan Harian PP ‘Aisyiyah Kantor Jakarta yaitu Ketua yang membidangi, Sekretaris, dan Bendahara, serta 14 orang pimpinan LLHPB PP ’Aisyiyah. (Kontributor: Dzikrina Farah Adiba, Wakil Sekretaris LLHPB PP ‘Aisyiyah 2022-2027)

Yogyakarta (2/2) – Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) selenggarakan kegiatan “Disaster Management Online Training” pada tanggal 2 – 3 Februari 2024 untuk MDMC wilayah se-Indonesia. Hadir memberikan sambutan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Ir. Mukharudin Muchsiri., M.P., sebagai perguruan tinggi yang mendukung kegiatan ini.

“Semoga ini sampai pada tujuan yaitu peningkatan pengetahuan dan skill para pelaku MDMC. Rektor sangat apresiasi bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang dapat membersamai kegiatan Lembaga Resiliensi Bencana ini” ujarnya.

Sebanyak 415 peserta mengikuti kegiatan secara daring, merupakan perwakilan dari MDMC wilayah yang telah lama dibentuk maupun yang baru. Beriringan telah diresmikannya MDMC wilayah se-Indonesia dari 34 provinsi pada Oktober 2023 lalu, menjadi momentum diselenggarakannya giat pelatihan manajemen bencana ini. Sebagaimana misi risalah islam berkemajuan yang digaungkan pada Rakernas MDMC 2023, MDMC wilayah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menajemen kebencanaan.

Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Budi Setiawan, dalam sambutannya menyebutkan bawah risalah Islam berkemajuan merupakan moral ideologi dasar dalam pelaksanaan giat penanggulangan bencana “Risalah Islam berkemajuan di Muhammadiyah, menjadikan giat penanggulangan bencana tidak sesederhana itu. Ada nilai-nilai dasar yang perlu dipahami untuk menyelaraskan gerak MDMC dalam menampilkan dan menghadirkan syiar Islam”, tegasnya.

“Pengelolaan bencana harus dimulai dengan pengenalan yang kemudian dilakukan dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan disaster management training”, ujarnya lagi.

Maka, pada kesempatan ini MDMC wilayah diharapkan dapat bertambah kelimuan serta keahliannya untuk bisa diimplemtasikan di wilayah. Beberapa materi yang dibawa pada pelatihan ini diantaranya standar manajemen respon bencana MDMC, pengarustutamaan PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) dan PSEA-H (Protection Sexual Exploitation, Abuse and Harrasement).

Budi juga menyebutkan bahwa pelatihan ini melibatkan Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai upaya untuk meningkatkan peluang penelitian dibidang kebencanaan “Dukungan dan kerjasama perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan keniscayaan yang akan terus kita pertahankan. Saya percaya perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki tokoh keilmuan yang mampu mengembangkan riset kebencanaan” jelasnya lagi.(*)

Budi Santoso, S.Psi., M.KM.
Wakil Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah

YOGYAKARTA – “Bagaimana mendorong ‘Aisyiyah mempunyai peran lebih besar dalam pembangunan khususnya perencanan pembangunan yang sifatnya sangat strategis dan sistemik.” Hal tersebut disampaikan oleh Qurrata A’yun dari Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olah Raga (KPAPO) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat menghadiri kegiatan Peningkatan Partisipasi Aktif ‘Aisyiyah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Indonesia Berkeadilan dan Berkemajuan pada Senin (29/1/24).

Dalam kesempatan tersebut A’yun menyampaikan materi mengenai Mainstreaming GEDSI dalam Perencanaan Pembangunan: Penyelarasan RPJPN dan RPJMN dengan RPJPD dan RPJMD. Menurut A’yun ‘Aisyiyah di seluruh daerah mempunyai potensi untuk bisa lebih berperan memberikan masukan secara substantif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sehingga nantinya pemanfaatan dana pembangunan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat luas, tidak hanya sekedar dipergunakan untuk kegiatan seremonial semata.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa jelang Pilkada serentak di tahun 2024 ini ‘Aisyiyah juga perlu memperhatikan penyusunan dokumen strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi kerangka kerja para kepala daerah terpilih nantinya. Oleh karena itu Tri berharap para penggerak ‘Aisyiyah dapat terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini. “Mari kita terlibat aktif dalam kerja-kerja yang mendorong kemaslahatan dalam aksi partisipatoris kita dalam proses pembangunan di Indonesia.”

Partisipasi aktif ‘Aisyiyah ini disebut Tri sejalan dengan Keputusan Muktamar ke-48 terkait Program Umum dan Konsolidasi Organisasi. “Kita harus terus menguatkan kemampuan semua pimpinan organisasi untuk membangun jaringan, komunikasi dan sinergi gerakan ‘Aisyiyah di masyarakat maupun untuk mengadvokasi regulasi,” terang Tri. Selain itu juga meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah, cabang dan ranting untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa/Musrenbangdes, Musyawarah tingkat kecamatan /Musrenbangcam dan Musrenbangda. Sejalan juga dengan Hasil Muktamar 48 dalam Program Bidang Politik untuk menguatkan kapasitas (capacity building) kader-kader perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam perencanaan Pembangunan di berbagai tingkatan.

Partisipasi organisasi Masyarakat ini disebut Tri sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. “Kita harapkan dengan perencanaan pembangunan yang dikawal oleh OMS, maka harapan besar untuk membawa kemaslahatan bagi Masyarakat,” ujarnya.

Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dalam kesempatan tersebut menegaskan peran ‘Aisyiyah yang berkomitmen dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dimana peran ini dapat direlisasikan dengan melakukan koordinasi kelembagaan secara terstruktur maupun secara fungsional. Salah satunya menurut Salmah adalah untuk ikut berpartisiapasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang akan disusun.

“Kita berharap ibu-ibu di daerah punya peran aktif dalam ikut berpartisipasi menyusun rencana pembangunan jangka Panjang, menengah, dan pendek sehingga pemikiran ‘Aisyiyah bisa masuk kesitu dan kebijakan itu nantinya bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat dan umat.”

Untuk mendukung gerak aktif ‘Aisyiyah tersebut, Salmah berharap segenap pimpinan ‘Aisyiyah dapat terus meningkatkan dakwah secara dinamis. “Tentunya sebagai aktor penggerak dakwah dan tajdid, kepemimpinan ‘Aisyiyah tidak bisa dibiarkan menjadi kepemimpinan yang statis ataupun stagnan, ‘Aisyiyah butuh pemimpin yang berkomitmen, istiqomah, ikhlas bergerak, membesarkan, dan memajukan ‘Aisyiyah.” (Suri)

YOGYAKARTA – “Posisi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah tetap konsisten dan istiqomah menjaga jarak dengan semua kandidat dan partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema “Muhammadiyah dan Pemilu 2024” pada Jum’at (26/1/24)

Ketika mendapatkan banyak pertanyaan terkait dukungan ‘Aisyiyah dalam Pemilu 2024 yang akan datang Tri menyebut ‘Aisyiyah tetap konsisten dengan posisinya tersebut. Hal ini menurut Tri sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah sebagai organisasi induk ‘Aisyiyah berdasar khittah 1971, keputusan Muktamar Surabaya 1978, Khittah Denpasar, juga keputusan Muktamar di Makassar 2015 ketika dimunculkan pernyataan Muhammadiyah tentang Darul Ahdi Wa Syahadah.

Tri menyampaikan bahwa semua warga persyarikatan diberi kebebasan untuk memilih calon dan secara organisatoris tidak ada paksaan untuk mendukung dan memilih kandidat. “demikian juga kalau kader persyarikatan menjadi caleg atau menjadi tim sukses maka harus mengajukan cuti,” tegas Tri.

Dalam gelaran Pemilu, ‘Aisyiyah disebut Tri menjalankan peran kebangsaan yang penting yaitu memastikan agar proses demokrasi dilaksanakan prosedurnya dengan baik sehingga menghasilkan demokrasi yang substantif. “‘Aisyiyah memiliki kepentingan luar biasa untuk mendorong Pemilu bagaimana proses demokrasi yang prosedural ini mendorong pada demokrasi yang substantif yang menghasilkan pemimpin atau negarawan yang memikirkan rakyatnya bukan semata memikirkan kepentingan golongan saja, itulah mengapa ‘Aisyiyah berpatrisipasi secara aktif dalam pemilihan umum.”

‘Aisyiyah menurut Tri konsisten untuk memastikan Pemilu dijalankan dengan baik melalui berbagai kegiatan. Pertama, ‘Aisyiyah melakukan pendidikan pemilih sejak Pemilu tahun 2004. Kedua, ‘Aisyiyah melakukan penguatan kepada caleg-caleg dan kader perempuan ‘Aisyiyah yang berkomitmen ingin berpartisipasi di ranah politik. Ketiga, ‘Aisyiyah juga menyampaikan aspirasinya atas berbagai peraturan yang dirasa merugikan caleg-caleg perempuan. “Ini karena ‘Aisyiyah sangat konsen dan mempunyai komitmen bagaimana mengawal proses demokrasi prosedural untuk mewujudkan demokrasi yang substantif,” tegas Tri